ACCEPTABLE USAGE POLICY (AUP)

Acceptable Usage Policy ini adalah kebijakan aturan penggunaan fasilitas PT. Layar Sahabat Digital (Tayangku.ID) yang tercakup dalam layanan yang digunakan pelanggan.

Isi Materi Iklan

Pelanggan dilarang untuk memuat MATERI IKLAN yang bersifat dan atau berhubungan dengan :

  1. Pornografi, perjudian, SARA, penghinaan, dan keasusilaan umum

  2. Hal – hal yang bersifat dapat menimbulkan perselisihan, keresahan, dan teror

  3. Materi yang mengandung unsur hak cipta tanpa seizin pemiliknya

  4. Materi yang dapat digunakan untuk hal – hal yang mengganggu semua pihak

  5. Ponzy, pyramid scheme, fraud, phishing, dan penipuan

  6. Transaksi/jual beli obat-obatan secara online tanpa izin yang valid (SIA) atau tanpa adanya persetujuan dari PharmacyChecker atau LegitScript

  7. Materi – materi lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan Republik Indonesia

  8. Materi yang dilarang oleh pihak ISP atau Datacenter

Pada layanan Tayangku, berlaku kebijakan penggunaan sumber daya sebagai berikut :

  1. Seluruh pendaftar WAJIB melakukan VERIFIKASI atas Akun yang didaftarkannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Verifikasi itu meliputi verifikasi Identitas Penanggung Jawab (KTP) dan Perizinan Korporasi yang didaftarkan.

  2. Iklan Gratis hanya diperuntukkan untuk Organisasi atau Layanan Masyarakat yang bergerak dibidang Sosial atau Tidak Komersil.

Sanksi Terhadap Pelanggaran
  1. Tayangku.ID berhak untuk memutuskan kontrak tanpa jaminan untuk pengembalian pembayaran dan menolak memberikan jaminan yang tertera dalam Terms of Services

  2. Jika menurut penilaian Tayangku.ID pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan bersifat ringan, maka Tayangku.ID akan mengirimkan peringatan melalui e-mail kepada pelanggan bersangkutan

  3. Tayangku.ID berhak untuk melakukan suspend atau pemberhentian layanan tanpa pemberitahuan sebelumnya

  4. Tayangku.ID berhak untuk memberlakukan denda untuk pelanggan yang dengan sengaja melakukan pelanggaran

  5. Tayangku.ID berhak untuk mengambil alih kepemilikan domain apabila pelanggaran yang dilakukan cukup berat dan dilakukan dengan kesengajaan